Mendagri Tito Karnavian instruksikan kepala daerah menunda perjalanan luar negeri dan pesta mewah demi meredam keresahan publik serta menjaga stabilitas sosial.
 |
| Mendagri Tito Karnavian instruksikan kepala daerah menunda perjalanan luar negeri dan pesta mewah demi meredam keresahan publik serta menjaga stabilitas sosial. Foto: Istimewa |
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tito Karnavian, menginstruksikan seluruh kepala daerah agar menunda perjalanan ke luar negeri dan tidak menggelar acara berlebihan, termasuk pesta mewah atau hiburan besar.
Instruksi ini disampaikan Tito menyusul meningkatnya aksi demonstrasi dalam sepekan terakhir.
Ia menegaskan, langkah tersebut diperlukan untuk meredam keresahan publik sekaligus menjaga stabilitas sosial di daerah.
“Ini diperlukan untuk meredam keresahan publik serta menjaga stabilitas sosial di daerah,” ujar Tito Karnavian dalam keterangannya di Jakarta, Senin (1/9/2025).
Selain menyoroti gaya hidup pejabat, Tito juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian kepala daerah saat menyampaikan pernyataan publik.
Menurutnya, pejabat sebaiknya hanya berbicara sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) untuk menghindari salah tafsir yang berpotensi memicu gejolak baru.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai langkah Mendagri sebagai kebijakan yang tepat.
Ia menilai, instruksi Tito mencerminkan empati pemerintah terhadap kondisi masyarakat yang tengah menghadapi tekanan ekonomi.
“Upaya Mendagri ini adalah bentuk mengedepankan empati kepada rakyat. Jika pejabatnya merakyat, tidak pamer, dan mampu menjaga perasaan masyarakat, maka potensi gejolak bisa ditekan,” kata Iwan Setiawan.
Iwan juga menekankan bahwa pola komunikasi pejabat daerah memegang peranan besar dalam menjaga ketenangan publik.
Menurutnya, seorang kepala daerah harus mampu membaca kondisi psikologis masyarakat dan menghindari pernyataan yang bisa memperkeruh suasana.
“Komunikasi publik yang baik, akan membantu menciptakan suasana tenang. Seorang kepala daerah harus hadir sebagai penyejuk, bukan justru memancing kemarahan rakyat,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mendukung strategi pemerintah yang menitikberatkan pada pendekatan empati ketimbang sekadar mengandalkan aspek keamanan.
Pendekatan ini dinilai lebih efektif menurunkan tensi sosial dan menjaga kondusivitas daerah.
“Pendekatan empati ini lebih bisa diandalkan untuk mencegah eskalasi. Jika ditopang dengan kebijakan yang benar-benar pro rakyat, maka situasi kondusif dapat terus terjaga,” pungkas Iwan. **