Kemenko Polkam lakukan monitoring layanan kesehatan gratis, kunjungi Sekolah Rakyat Budi Perkaya, hingga gelar rapat koordinasi pemberantasan narkoba di Palembang.
Kemenko Polkam lakukan monitoring layanan kesehatan gratis, kunjungi Sekolah Rakyat Budi Perkaya, hingga gelar rapat koordinasi pemberantasan narkoba di Palembang. Foto: Istimewa
KEMENTERIAN Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) melaksanakan serangkaian agenda strategis di Kota Palembang pada akhir Agustus 2025.
Rangkaian kegiatan mencakup monitoring program Cek Kesehatan Gratis, kunjungan ke Sekolah Rakyat Budi Perkaya, hingga rapat koordinasi lintas sektor dalam rangka pemberantasan narkoba di Sumatera Selatan.
Monitoring Program Cek Kesehatan Gratis
Program Cek Kesehatan Gratis yang digelar bersama Puskesmas Merdeka menyediakan 18 jenis pemeriksaan, mulai dari tinggi dan berat badan, kesehatan mata, gigi, tes hemoglobin, hingga deteksi dini penyakit lainnya.
Monitoring dilakukan langsung oleh Staf Khusus Menko Polkam Bidang Politik Bhinneka Putra Linanta, Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Ekonomi Marcelino Rumambo Pandin, serta Asisten Deputi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Luar Biasa bersama jajaran.
Namun, pelaksanaan program ini menghadapi sejumlah kendala. Mulai dari keterbatasan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), distribusi dokter spesialis yang tidak merata, rendahnya minat masyarakat memanfaatkan layanan cek dini, hingga gangguan teknis pada sistem input data digital.
Tim Kemenko Polkam merekomendasikan solusi berupa optimalisasi pengadaan BMHP melalui dukungan APBD dan APBN, percepatan distribusi tenaga medis, serta kampanye edukasi kesehatan berbasis komunitas.
Selain itu, integrasi Sistem Informasi Gizi Terpadu dengan Sistem ASIK juga didorong agar data kesehatan tercatat real-time sesuai kebijakan nasional.
Kunjungan ke Sekolah Rakyat Budi Perkaya
Usai monitoring kesehatan, rombongan Kemenko Polkam melanjutkan kunjungan ke Sekolah Rakyat (SR) Budi Perkaya yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Pada tahun ajaran baru 2025/2026, sekolah ini membuka jenjang pendidikan menengah atas (SMA) dengan 100 siswa baru. Serah terima dilaksanakan pada 14 Juli 2025. Fasilitas yang tersedia cukup lengkap, mulai dari ruang kelas, asrama, ruang makan, hingga klinik kesehatan.
Seluruh kebutuhan dasar siswa, termasuk konsumsi harian, ditanggung pemerintah melalui anggaran Kementerian Sosial RI.
Kurikulum yang diterapkan menggabungkan sistem asrama dengan kurikulum umum, dengan penekanan pada pengembangan bakat siswa.
Namun, sejumlah kendala masih dihadapi, seperti renovasi bangunan yang belum rampung, kurangnya pendingin ruangan, serta sirkulasi udara yang buruk sehingga siswa kesulitan berkonsentrasi saat belajar.
Rapat Koordinasi Pemberantasan Narkoba
Sehari kemudian, pada 28 Agustus 2025, Kemenko Polkam menggelar Rapat Koordinasi Desk Koordinasi Pemberantasan Narkoba di Palembang.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari BNNP Sumsel, Ditres Narkoba Polda Sumsel, Dinas Kesehatan Sumsel, dan Kesbangpol Sumsel, serta diikuti perwakilan pemerintah daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, dan instansi terkait lainnya.
Stafsus Menko Polkam, Marcelino Rumambo Pandin, mengingatkan adanya ancaman serius dari peredaran narkoba yang semakin canggih.
“Saat ini muncul narkoinovator yang memanfaatkan Artificial Intelligence (AI) untuk meracik narkoba jenis baru. Transaksi dilakukan lewat deepweb, bahkan distribusi memakai drone dan robot mirip hewan untuk mengelabuhi petugas,” ujarnya.
Asdep 3/IV Kamtibmas Brigjen Pol. Adhi Satya Perkasa menambahkan bahwa Sumatera Selatan berada di peringkat kedua provinsi dengan prevalensi penyalahgunaan narkoba tertinggi di Indonesia.
Ia menegaskan perlunya membongkar akar permasalahan agar angka tersebut bisa ditekan.
Selain itu, rapat juga menyoroti keterbatasan anggaran daerah untuk program anti narkoba, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta kebutuhan regulasi yang lebih jelas.
Fenomena Dugem Cinderella dengan penyalahgunaan narkoba di acara musik siang hari juga menjadi perhatian, sehingga mendorong revisi Perda mengenai izin keramaian.
Dinas Kesehatan Sumsel menegaskan pentingnya memperkuat peran Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang kini berjumlah 84 unit, namun masih kekurangan SDM dan fasilitas pendukung.
Komitmen Kemenko Polkam
Dari rangkaian agenda di Palembang ini, Kemenko Polkam menegaskan komitmennya dalam tiga aspek utama: memperkuat layanan kesehatan preventif, memastikan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat miskin, serta memperkuat koordinasi pencegahan dan pemberantasan narkoba di Sumatera Selatan.
“Semua upaya ini harus didukung kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, agar kesehatan masyarakat terjaga, pendidikan bagi anak-anak miskin terjamin, serta bahaya narkoba bisa ditekan,” tegas Marcelino. **