WOW! Ada Temuan Kendala Penyaluran Bantuan Beras dari Pemerintah
 |
| Monitoring penyaluran bantuan pangan berupa beras dari Badan Ketahanan Pangan Nasional (BKPN) kepada masyarakat di Empat Lawang, Selasa (20/2/2024). Foto: dok/Dinas Ketahanan Pangan Empat Lawang. |
Monitoring dilakukan di tiga kantor pos, yaitu Tebing Tinggi, Pendopo, dan Muara Pinang. Bantuan pangan ini diberikan bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di tengah situasi sulit.
Penyaluran bantuan pangan ini dilakukan setelah masa tenang dan pencoblosan Pemilu 2024 yang berlangsung pada 8-14 Februari 2024. Bantuan ini diberikan secara bertahap selama tiga bulan, dengan jumlah 10 kg beras per penerima per bulan. Bantuan ini juga disertai dengan bantuan uang tunai dari program Program Keluarga Harapan (PKH).
Dari hasil monitoring, Noperman Subhi mengatakan bahwa penyaluran bantuan pangan ini berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Namun, ia juga menemukan beberapa kendala dan permasalahan yang perlu ditangani.
Kendala yang dimaksut diantaranya adanya protes dari sebagian masyarakat yang namanya tidak terdaftar lagi sebagai penerima bantuan, padahal mereka sudah mendapatkan bantuan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan data penerima bantuan dari BKPN yang berdasarkan pada data terbaru dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Kemudian adanya perbedaan pola penyaluran bantuan antara kantor pos. Di kantor pos Tebing Tinggi dan Pendopo, penerima bantuan diminta datang langsung ke kantor pos sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Sedangkan di kantor pos Muara Pinang, ada dua pola, yaitu penerima bantuan datang langsung ke kantor pos atau bantuan diantar ke rumah atau kantor desa oleh petugas kantor pos bersama dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
Selain itu, adanya keluhan dari beberapa kepala desa yang mengatakan bahwa jumlah penerima bantuan di desa mereka berkurang, bahkan ada yang turun hingga separuh dari jumlah sebelumnya. Hal ini juga disebabkan oleh adanya perubahan data penerima bantuan dari BKPN yang berdasarkan pada data terbaru dari Kemensos.
Kemudian, adanya laporan dari sekitar 20 penerima bantuan yang mendapatkan beras yang berkutu. Hal ini diduga akibat dari tertundanya penyaluran bantuan karena Pemilu. Namun, hal ini segera diatasi dengan menukar kembali beras yang berkutu dengan beras yang baru di kantor pos.
Noperman Subhi menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak BKPN, Kemensos, dan kantor pos untuk memastikan bahwa penyaluran bantuan pangan ini dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Ia juga meminta kepada pihak kantor pos untuk mengatur pola penyaluran bantuan yang paling efektif dan efisien, tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.
"Kedepan, penyaluran bantuan pangan ini tidak akan terkendala lagi. Silakan pihak pos mengatur dengan baik, cari mana pola yang dirasa enak dengan tidak melanggar ketentuan," ujarnya.
Ia juga mengatakan bahwa setelah penyaluran bantuan pangan yang pertama ini selesai, pihaknya akan segera mengirimkan surat permintaan kepada Perum Bulog untuk mengirimkan beras untuk bantuan berikutnya selama dua bulan. Ia berharap Bulog dapat segera memenuhi permintaan tersebut, sehingga tidak ada keterlambatan dalam penyaluran bantuan.
Terakhir, ia mengimbau kepada masyarakat Empat Lawang untuk bersyukur dan bijak dalam menggunakan bantuan pangan ini. Ia juga meminta kepada pihak kantor pos atau kantor desa untuk menempelkan daftar nama penerima bantuan di tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat, agar masyarakat dapat mengetahui siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan.
"Kami berharap bantuan pangan ini dapat membantu meringankan beban masyarakat Empat Lawang dan Kami juga berharap masyarakat dapat menggunakan bantuan ini dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan," tuturnya.
Noperman Subhi juga menepis adanya isu pemotongan bantuan beras oleh pihak kantor pos. Ia menegaskan bahwa bantuan beras yang diberikan adalah sebanyak 10 kg per penerima per bulan, tanpa ada pemotongan sedikit pun. Ia meminta kepada masyarakat yang merasa dirugikan atau menemukan adanya indikasi pemotongan bantuan untuk melaporkannya kepada pihak berwenang dengan membawa bukti yang kuat.
"Jika ada yang merasa dirugikan atau menemukan adanya pemotongan bantuan, silakan bawa bukti dan lapor ke aparat penegak hukum untuk segera diproses sesuai peraturan penundang-undangan yang berlaku. Kami tidak akan mentolerir adanya tindakan yang merugikan masyarakat," tegasnya. (*/rls)