Pemprov Sumsel dan Lanud SMH capai kesepakatan penyelesaian aset lahan, membuka jalan percepatan pembangunan dan pelayanan publik di Sumsel.
Pemprov Sumsel dan Lanud SMH capai kesepakatan penyelesaian aset lahan, Rabu (13/8/2025). Foto: Kominfo Sumsel
PEMERINTAH Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) dan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Sri Mulyono Herlambang akhirnya mencapai titik terang dalam penyelesaian sengketa aset lahan.
Kesepakatan bersama ini ditandatangani langsung oleh Gubernur Sumsel, Dr. H. Herman Deru, dan Komandan Lanud SMH, Kolonel Pnb Zulfikri Arif Purba, S.Sos., MS., di Griya Agung, Rabu (13/8/2025).
Penandatanganan ini menjadi langkah konkret mengurai persoalan administrasi yang sudah berlarut-larut sejak beberapa periode kepemimpinan sebelumnya.
Gubernur Sumsel Herman Deru mengaku bersyukur kesepakatan ini akhirnya terwujud, menyebutnya sebagai solusi dari “satu sumbatan masalah” yang selama ini menghambat.
“Ini bukan hanya masalah Pemprov, tapi masalah administrasi yang kini mulai terurai. Khususnya dengan TNI Angkatan Udara, akselerasi mengenai sistem administrasi aset ini sudah terpenuhi dalam satu tahapan,” ujarnya.
Ia menegaskan, dengan adanya kepastian hukum atas aset ini, Pemprov memiliki keleluasaan lebih besar untuk melakukan pembangunan.
Hal ini diharapkan mempercepat progres pembangunan di Sumsel, khususnya sektor pelayanan publik seperti pendidikan, keagamaan, dan fasilitas umum.
Herman Deru juga memberi instruksi kepada Sekda Sumsel untuk segera menindaklanjuti kesepakatan tersebut, dan meminta Wakil Gubernur memantau progresnya agar menjadi produk lanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, Danlanud SMH Kolonel Pnb Zulfikri Arif Purba mengapresiasi kerja sama baik yang terjalin.
Menurutnya, terurainya permasalahan aset ini akan mempererat kolaborasi antara Pemprov Sumsel dan TNI AU, sekaligus membuka jalan bagi berbagai proyek strategis yang selama ini tertunda.
“Kesepakatan ini diharapkan memberikan dampak positif tidak hanya bagi Pemprov, tetapi juga bagi TNI AU, dalam penataan dan pemanfaatan aset secara optimal,” ujarnya.
Dengan adanya kejelasan status aset ini, Pemprov Sumsel optimistis percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik dapat segera terealisasi. **