Gaji Dosen dan Guru Disebut Kecil, Sri Mulyani Buka Fakta dan Tantangannya

Sri Mulyani menanggapi anggapan gaji dosen dan guru kecil. APBN 2025 siapkan Rp750 triliun untuk pendidikan, dari BOS hingga beasiswa LPDP.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (*/Istimewa)

BEBERAPA
waktu terakhir, media sosial ramai membicarakan topik sensitif: gaji dosen dan guru dianggap kecil. Isu ini memancing berbagai opini publik, mulai dari keluhan tenaga pendidik hingga sindiran warganet yang merasa profesi guru dan dosen belum mendapat penghargaan setimpal.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun ikut memberikan tanggapan. Dalam sebuah tayangan di YouTube pada Rabu (7/8/2025), ia mengakui bahwa pandangan tersebut adalah tantangan nyata bagi keuangan negara.

"Di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya tidak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara," ujar Sri Mulyani.

Pernyataan itu memunculkan pertanyaan lebih jauh: Apakah kesejahteraan guru dan dosen sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara? Atau justru perlu dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat?

APBN 2025: Rp750 Triliun untuk Pendidikan

Fakta menarik yang diungkap Sri Mulyani adalah alokasi APBN untuk pendidikan tahun 2025 yang mencapai angka fantastis, yakni Rp750 triliun. Sesuai amanat undang-undang, minimal 20 persen belanja negara memang wajib dialokasikan untuk sektor pendidikan.

Dana ini tidak hanya menyasar pendidikan formal di sekolah negeri, tetapi juga mencakup madrasah, sekolah swasta, perguruan tinggi, hingga program penelitian.

BACA JUGA: Waspada! 6 Golongan Ini Sebaiknya Hindari Minum Air Kelapa Berlebihan

Di sisi tenaga pendidik, APBN tersebut digunakan untuk memperkuat kapasitas guru honorer, dosen, hingga profesor. Bagi Sri Mulyani, pendidik adalah bagian dari ekosistem pengetahuan yang berperan penting membentuk masa depan bangsa.

Rincian Program dan Bantuan Pendidikan

Sri Mulyani membeberkan beberapa program yang dibiayai APBN 2025 untuk sektor pendidikan, di antaranya:

  1. Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah

    • Diberikan kepada 1,1 juta mahasiswa agar dapat melanjutkan studi ke perguruan tinggi tanpa terbebani biaya kuliah.

  2. Program Indonesia Pintar (PIP)

    • Menjangkau 20,4 juta siswa dari keluarga kurang mampu.

  3. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

    • Menyasar 9,1 juta siswa di berbagai jenjang pendidikan.

  4. Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)

    • Untuk 197 perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia.

  5. Beasiswa LPDP

    • 36 ribu beasiswa degree yang sedang berjalan (on going), mendukung studi dalam dan luar negeri.

  6. Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non PNS

    • Sebanyak 477,7 ribu guru penerima tunjangan profesi.

  7. Sertifikasi Guru

    • Menjangkau 666,9 ribu guru agar dapat meningkatkan profesionalisme dan kualitas mengajar.

  8. Pembangunan dan Renovasi Sekolah

    • 22 ribu unit sekolah diperbaiki atau dibangun baru.

  9. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

    • Meningkatkan gizi anak sekolah agar prestasi akademik dapat optimal.

  10. Sekolah Unggulan dan Sekolah Rakyat

    • Menyediakan akses pendidikan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat.

Mengapa Isu Gaji Guru dan Dosen Sensitif?

Guru dan dosen adalah pilar utama pendidikan. Mereka memegang peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti diamanatkan konstitusi. Namun, realitas di lapangan sering menunjukkan kesenjangan antara beban kerja dan penghargaan finansial.

Seorang guru honorer di daerah misalnya, mungkin hanya menerima gaji di bawah UMR. Dosen di perguruan tinggi swasta pun kadang harus mengajar banyak mata kuliah untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Kondisi ini menimbulkan kesan di masyarakat bahwa profesi guru dan dosen belum dianggap "prestisius" secara ekonomi, meski memiliki peran yang sangat vital.

Tantangan Pendanaan dan Partisipasi Masyarakat

Sri Mulyani menegaskan bahwa meski pemerintah mengalokasikan dana besar, APBN memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, ia menyinggung pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kesejahteraan tenaga pendidik.

Sayangnya, ia tidak menjelaskan secara detail bentuk partisipasi tersebut. Namun, jika melihat praktik di negara lain, partisipasi masyarakat bisa berupa:

  • Beasiswa yang dikelola lembaga swasta atau yayasan.

  • Sponsorship dari perusahaan untuk program pendidikan.

  • Gotong royong warga dalam perbaikan sarana sekolah.

Investasi Jangka Panjang untuk Pendidikan

Mengalokasikan Rp750 triliun untuk pendidikan bukanlah pengeluaran semata, melainkan investasi jangka panjang. Sri Mulyani melihat pendidikan sebagai fondasi untuk mencetak SDM unggul yang akan membawa Indonesia bersaing di tingkat global.

Jika guru dan dosen berkualitas tinggi, lulusan yang dihasilkan pun memiliki daya saing lebih baik di dunia kerja. Pada akhirnya, ini akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Suara dari Lapangan

Beberapa tenaga pendidik yang ditemui mengungkapkan pandangannya.

  • Rini, guru honorer di Jawa Tengah, mengatakan tunjangan profesi sangat membantu, tetapi proses pencairan sering terlambat.

  • Andi, dosen di perguruan tinggi swasta, menilai beasiswa LPDP luar negeri sangat bagus, tetapi masih belum menjangkau dosen di kampus kecil.

Hal-hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran sama pentingnya dengan besarnya alokasi dana.

Harapan ke Depan

Ke depan, publik berharap ada kebijakan yang lebih berpihak pada tenaga pendidik, terutama di daerah tertinggal. Pemerintah juga diharapkan dapat memberikan transparansi yang lebih baik terkait penyaluran dana pendidikan.

Lebih jauh, partisipasi masyarakat yang disebut Sri Mulyani bisa menjadi solusi kreatif. Misalnya, dunia usaha bisa berperan dalam memberikan insentif kepada guru atau menyediakan fasilitas pelatihan.

Isu gaji dosen dan guru yang disebut kecil memang sensitif, tetapi realitasnya pemerintah sudah mengalokasikan dana besar untuk pendidikan melalui APBN 2025.

Tantangannya adalah bagaimana dana ini benar-benar bisa meningkatkan kesejahteraan guru, memperkuat ekosistem pendidikan, dan melibatkan masyarakat secara aktif.

Dengan kombinasi antara dukungan pemerintah dan partisipasi publik, mimpi menghadirkan tenaga pendidik yang sejahtera dan berkualitas tinggi bukanlah hal mustahil. Karena sejatinya, masa depan bangsa ada di tangan mereka yang mengajar. **